Pemerintah Perlu Sosialisasikan Biaya Dam

Pemerintah perlu mensosialisasikan biaya DAM pada jamaah haji Indonesia, mengingat masih adanya KBIH (kelompok bmbingan ibadah haji) yang mencari keuntungan dari jamaah dengan meminta biaya DAM melebihi dari 300-350 Rial, demikian Ketua Komisi VIII Hasrul Azwar mengatakan pada wartawan Senin (24/11) di DPR RI Jakarta.

Menurutnya sosialisasi itu harus terus dilakukan, dengan cara membuat spanduk-spanduk, brosur, di setiap embarkasi maupun di pemondokan jamaah haji di Makkah atau Madinah. Mengingat masih adanya jamaah haji yang diminta biaya DAM dan uang ziarah serta uang konsumsi
khususnya di Madinah Munawarah.

Padahal yang namanya ziarah dan konsumsi di Madinah, sudah termasuk BPIH (biaya perjalanan ibadah haji),
hal ini merupakan kenakalan-kenakalan yang masih saja terjadi. Untuk itu pemerintah harus melakukan
pengawasan terhadap KBIH-KBIH yang nakal, dalam arti mencari keuntungan yang kurang pada tempatnya.

Sementara itu menyinggung adanya catering jamaah haji Indonesia yang memberi pelayanan terhadap jamaah tidak
baik, seperti terjadinya jamaah haji yang keracunan, sebaiknya katering tersebut untuk tahun depan di Black
List aja, jangan diberi kesempatan lagi untuk melayani katering jamaah haji, tegas Hasrul Azwar.

Sedangkan Tim Pemantau Haji DPR RI gelombang kedua akan berangkat menuju Arab Saudi hari ini (27/11), dengan 10 orang, dengan didampingi tiga orang Humas Dep.Agama, serta Amirul Haj Menteri Agama RI H. Maftuh
Basyuni.

%d blogger menyukai ini: